Dalam hal ini, Rano mengecualikan kasus dana desa yang kerap kali terjadi karena kelalaian administrasi sehingga memungkinkan untuk diterapkan mekanisme penghapusan pidana seperti itu.
“Lain halnya kalau memang kelalaian maladministrasi seperti kasus dana desa, maka mekanisme hukum seperti itu bisa diterapkan,” tambahnya.
Terakhir, Rano percaya bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dapat meneruskan kinerja Kajati Banten yang sebelumnya dengan baik.
“Selebihnya saya yakin Kajati yang baru ini akan melanjutkan kinerja hebat Kajati yang sebelumnya, jadi kita minta Kejati Banten agar lebih selektif dalam mendalami kasus-kasus temuan BPK maupun korupsi lainnya sehingga tidak muncul stigma atau anggapan bahwa ada orang yang ‘kebal hukum’ dari masyarakat,” tutup wakil rakyat komisi hukum itu.
(Aris)
Halaman : 1 2
