Kemudian yang pertama saya sampaikan persepsi kepuasan publik terhadap Pemerintah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mereka merasa puas atau tidak puas itu tergantung pada pelayanan publik yang diberikan kemudian juga minat investasi pelaku ekonomi dan pengusaha itu juga mereka akan melihat apakah pelayanan publik lebih baik atau tidak, berbelit-belit apa tidak sulit, sehingga menghambat orang untuk berinvestasi hanya karena pelayanan publik yang tidak baik.
Kemudian ini juga menunjukan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi itu salah satu indikasinya ada pada pelayanan publik yang baik”, kata Wapres.
Tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa 2021 itu pelayanan publik itu baru 50, tahun 2022 menjadi 52, yang tambah itu Kab.Tuban dan Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, di NTT ini ada 21 Kabupaten dan 1 Kota, itu baru ada Soft Launching yaitu di 2 Kabupaten aja yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada. Kedua Kabupaten segera diajukan untuk diresmikan oleh Menteri PAN RB, sebelum diresmikan jadi belum masuk di angka yang 52 itu dan yang lainnya segera bergegas menyelenggarakan MPP ini karena menurut Pepres itu wajib dilaksanakan dan merupakan hasil penilaian berbagai capaian indikator reformasi birokrasi yaitu sakit, otoritas SPP, kapabilitas aktif, indeks, FPBE termasuk kepatuhan standar”, paparnya.
Pelayanan publik dan dari Ombudsman menunjukan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi di mayoritas Kabupaten di NTT ini dan menurut Ombudsman, mayoritas Kota dan Kabupaten di NTT itu masih banyak aspek yang harus dibenahi. Saya berharap MPP ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk revitalisasi reformasi birokrasi. Itu merupakan salah satu prioritas program kita pada reformasi birokrasi. MPP ini supaya dijadikan pintu masuknya di seluruh NTT tentu melalui pelayanan publik yang berimbang. itu menunjukan kehadiran Pemerintah ditengah masyarakat. (Lena)
Halaman : 1 2
