Sebuah inisiasi dan komitmen yang mulia namun taktis dan responsif dari pak PJ. Gubernur,”karena Banten secara nasional merupakan Provinsi pertama yang menyalurkan BLT BBM namun dibiayai APBD”, ujarnya. Hingga penanganan dampak BBM akan lebih akseleratif dan sinergis karena disaat yg sama Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan BBM dari APBN.
Untuk besaran BLT BBM yang akan diberikan sebesar Rp 150.000/bulan/KPM selama empat bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp 600.000/KPM untuk periode bulan September hingga Desember 2022.
“Data yang kita pakai dari teman-teman Dinsos Kota Tangerang Selatan memakai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), karena masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Sebelum disalurkan tentunya terlebih dahulu kami verifikasi secara administratif antara lain bahwa penerima bantuan ini belum mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun yang lainnya, itu kita lakukan sebagai komitmen bersama antara Prov dengan Kab/Kota untuk menjaga Reliabilitas serta akuntabilitas data penerima manfaat BLT BBM, jelasnya.
Ditempat yang sama, Solihin salah satu KPM asal Kecamatan Serpong yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu pasar yang berada di Kota Tangerang Selatan merasa terbantu dengan adanya BLT BBM tersebut.
“Dengan adanya bantuan ini sangat terbantu sekali dengan ekonomi yang saat ini kurang baik bagi saya, dan Sya pun tidak masuk dalam data penerima bantuan yang dari Kantor Pos (BLT BBM- APBN). Alhamdulillah dengan bantuan ini sangat berarti. Cukup tidaknya uang sebesar ini tentu sangat relatif, namun yg penting adalah Pemprov Bangen telah hadir dalam menghadapi masa sulit ini bersama rakyatnya. Terimakasih Pemprov Banten”, katanya.
Penyaluran BLT BBM Provinsi Banten wilayah Kota Tangerang Selatan dilakukan secara simbolis dengan penyerahan kepada 100 KPM dan selanjutnya secara bertahap kepada 4.061 KPM. Penyaluran bantuan tersebut langsung menggunakan rekening penerima melalui bank Bank Banten.
Turut hadir Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. (Aris)
Halaman : 1 2
