Jakarta,Liputan86.com – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang tata cara investasi pemerintah hal ini diperlukan untuk tata kelola pengaturan investasi pemerintah dan lembaga sehingga terbentuk ekosistem investasi yang dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan tidak mencari laba tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (public investment), investasi Langsung (Direct Investment) dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan, dan portfolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk pembelian aset-aset finansial.
Untuk program penyelamatan ekonomi nasional dan/atau pelaksanaan program pemerintah yang mendesak, pelaksanaan investasi pemerintah dapat dilakukan di luar rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan investasi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini dilakukan berdasarkan penugasan dari presiden dan/atau Menteri Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020.
Walaupun pemerintah telah membuka peluang investasi besar-besaran di Indonesia, namun masih saja disalah gunakan oleh sebagian oknum-oknum panitia penyelenggara proyek Munas tender videotron yang telah merusak citra baik idiantitas birokasi Indonesia yang telah harum dimata dunia, betapa tidak hal itu yang dialami oleh salah satu investor asal china yang mengalami kerugian hingga miliaran.
Investor asing asal China, LX (40) mengaku kecewa dan menjadi korban penipuan oleh oknum Panitia Penyelenggara Proyek Munas dalam tender videotron. Korban mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp2,7 miliar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
