“dari dulu tidak pernah ada perbaikan untuk mekanisme mutasi ini. Selalu terkesan umpet-umpetan kayak main kucing-kucingan,” kata Kholid
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut Kholid dalam proses perombakan Jabatan ASN tergolong praktek mal administrasi. Dikhawatirkan, kata Kholid malah terjadi sebuah transaksi untuk mengamankan jabatan tertentu dalam proses mutasi tersebut.
“Tentu, kami khawatir ini jangan-jangan ada upaya transaksional. Harusnya kan kalau mau fair, BKPSDM bisa memilih pejabat-pejabatnya yang kompeten sesuai di bidangnya masing-masing,” tuturnya.
Apalagi, menghadapi tantangan pandemi Covid-19, Kholid mewanti-wanti agar pejabat yang dirotasi tersebut nantinya malah menghambat kinerja Pemkab Tangerang. Pihaknya pun berencana memanggil Kepala BKPSDM Hendar Herawan untuk meminta klarifikasi.
“Nanti kami agendakan pemanggilannya. Yang jelas, kami dari DPRD Kabupaten Tangerang menyayangkan proses mutasi kali ini dilakukan secara tidak transparan,” ucapnya.
Saat hendak dikonfirmasi ke kantornya, Kepala BKPSDM Hendar Herawan memilih bungkam. Bahkan, hanya untuk menyebutkan berapa jumlah pejabat yang mengalami perombakan, pejabat eselon II ini memilih pergi meninggalkan wartawan dan buru-buru masuk kedalam mobil dan kemudian pergi.
(Ren/Red)
Halaman : 1 2
