Serang Banten, Lioutan86.com – Tok tok.!! Bahwa sengketa kepemilikan atas tanah PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) yang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang antara Fredy dengan Sanko Hasan, Pudjantoro Hasan, serta Wiliam Hasan pada akhirnya telah selesai dan menemukan titik terang.
Didalam acara sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 48/G/2022/PTUN.SRG yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Kamis tanggal 8 Desember 2022 yang lalu. Telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Dalam fakta persidangan perkara tersebut telah terbukti secara meyakinkan pihak Fredy memiliki alas hak kepemilikan yang kuat, berdasarkan kepemilikan girik seluas 60.000 m2 yang didukung dengan dokumen-dokumen lainnya yang telah diberikan oleh kuasa Fredy kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,
Sebaliknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai tergugat serta kuasa hukum yang mewakili Sanko Hasan, dan kawan-kawan sebagai tergugat II intervensi tidak dapat membantah adanya cacat administrasi, atas penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek perkara.
“Bahwa pada akhirnya setelah diuji dalam persidangan terbukti sertifikat-sertifikat yang telah terbit terlebih dahulu di atas tanah milik klien kami merupakan produk yang cacat administrasi, dan oleh karena itu patutlah dibatalkan penerbitannya,” ucap Randy Gunawan kuasa hukum Fredy melalui pesan tertulis, Jumat (10/2/2023).
Menurut Randy, dasar-dasar penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Sanko Hasan, Pudjantoro Hasan, dan Wiliam Hasan terbukti diterbitkan berdasarkan dokumen yang tidak benar.
“Dalam persidangan tersebut pihak Sanko Hasan, Pudjantoro Hasan, dan Wiliam Hasan mendalilkan telah menguasai tanah sejak lama, tetapi dalil tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan,” tegasnya.
Randy juga menambahkan bahwa pihak Sanko Hasan, Pudjantoro Hasan, dan Wiliam Hasan telah membuat isu liar seakan-akan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak adil, hal ini sangatlah menyesatkan. Apabila setiap pihak yang kalah dalam perkara lantas menuduh majelis hakim tidak adil dan berpihak, bisa kacau dan rusak hukum di negara Indonesia tercinta ini. Jangan membuat isu-isu yang menyesatkan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
