JAKARTA, Liputan86.com – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar berpendapat terkait sengketa tanah di Indonesia cukup rumit dan selalu hot.
Menurut dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan pihak kepolisian sampai membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.
“Koordinasi antara stakholders terkait dan prioritas kasus yang ditangani pun juga ada. Jadi apabila memang terdapat kasus kasus mafia tanah, maka harus dapat ditangani secara cepat dan akurat,” ujar Haris Azhar kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Menyikapi perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menyeret Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Supardi Kendi Budiardjo yang dilaporkan PT. Sedayu Sejahtera Abadi (SSA), Haris Azhar menilai secara komperhensif tidak ada upaya kriminalisasi dari pihak tertentu.
“Dari hasil penelusuran atas duduk persoalan yang saya ketahui, Ketua FKMTI justru menggunakan surat-surat girik yang diduga palsu, untuk mengklaim tanah Sertipikat yang sah dan terdaftar di BPN milik PT. SSA. Jadi patut diuji apabila yang bersangkutan mengklaim dirinya sebagai korban mafia tanah,” ujar Haris Azhar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
