Liputan86.com – Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program yaitu: Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
Melalui menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Untuk keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat disalur serentak di seluruh Indonesia, ini Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden saat mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.
Namun hal ini berbeda seperti yang terjadi di kantor desa kali baru, kecamatan pakuhaji, kabupaten Tangerang, provinsi Banten, pembagian 3 program bansos unggulan Presiden Jokowi melalui Kemensos yakni PKH, kartu sembako dan BPNT, yang peruntukannya untuk masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Namun bantuan dan program unggulan pemerintah pusat tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum yang meraup keuntungan pribadi, kantor desa yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat dijadikan untuk pembagian program BPNT, padahal setiap KPM di desa-desa program penerimaan manfaat sudah di sediakan tempat pengambilan di E warung, Minggu/07/November/2021.
Seharusnya pihak pemerintah daerah tingkat provinsi kota kabupaten dan desa harus membantu untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BPNT atau penerimaan manfaat, sehingga benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti Prinsip 6T sebagi prioritas pengawasan atau tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat harga dan tepat administrasi pun tidak diragukan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
